Meninggalnya Rachmat Gobel: Dari Kursi DPR ke Pemakaman di Gorontalo, Apa Makna Politiknya?

Jakarta, 10 Juli 2026 – Rachmat Gobel, mantan Ketua Komisi XIII DPR RI periode 2019‑2024, menghembuskan napas terakhirnya pada Jumat dini hari pukul 03.20 WIB. Jenazahnya sempat disemayamkan di rumah duka Jalam Supomo No. 55A, Jakarta Selatan, sebelum dijadwalkan dimakamkan di Gorontalo, sebagaimana dikonfirmasi oleh Ketua Fraksi Nasdem, Willy Aditya, melalui pesan singkat yang diterima media.

Willy menyampaikan, “Prosesi pemakaman akan dilaksanakan di Gorontalo, informasi lebih lanjut menyusul.” Ia menambahkan, almarhum meninggalkan istri, dua anak, beberapa cucu, serta keluarga besar. “Kami mohon doa dan dimaafkan segala kekhilafan almarhum semasa hidupnya,” pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan kehilangan besar bagi bangsa. “Indonesia kehilangan putra terbaik bangsa,” ujar Amran, menyoroti dedikasi Gobel dalam memajukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Ia menambahkan, “Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya sangat berduka atas berpulangnya sahabat saya, Bapak H. Rachmat Gobel.”

Rachmat Gobel, yang wafat pada usia 63 tahun, dikenal tidak hanya sebagai pengusaha sukses—sebagai Komisaris Utama di PT Panasonic—tetapi juga sebagai politisi berpengalaman. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada era Presiden Joko Widodo (2014‑2015) sebelum digantikan oleh Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong). Kariernya yang melintasi dunia bisnis dan politik menimbulkan pertanyaan tentang dinamika kekuasaan dan kepentingan pribadi di balik kebijakan publik.

Analisis Pakar

Kepergian Gobel menyoroti sebuah paradoks dalam politik Indonesia: sosok yang sekaligus menjadi simbol kemajuan ekonomi dan sekaligus bagian dari jaringan patronase yang sering kali mengaburkan akuntabilitas publik. Sebagai Ketua Komisi XIII, yang mengawasi pertahanan, keamanan, dan kepolisian, Gobel memiliki akses yang luas terhadap alokasi anggaran dan kebijakan strategis. Namun, tidak ada catatan publik yang menonjolkan upaya transparansi atau reformasi struktural selama masa jabatannya, melainkan hanya sorotan pada proyek‑proyek infrastruktur yang sering kali melibatkan perusahaan-perusahaan yang memiliki ikatan bisnis dengan anggota parlemen.

Pengaruh Gobel dalam dunia korporasi, khususnya di PT Panasonic, menimbulkan potensi konflik kepentingan yang belum sepenuhnya terungkap. Sejumlah laporan investigasi sebelumnya mengindikasikan adanya tender pemerintah yang menguntungkan perusahaan-perusahaan yang memiliki relasi dekat dengan anggota DPR. Meski tidak ada bukti langsung yang mengaitkan Gobel dengan praktik korupsi, keberadaannya dalam jaringan tersebut menuntut pengawasan lebih ketat dari lembaga pengawas dan media.

Selain itu, keputusan pemakaman di Gorontalo—tempat asalnya—menjadi simbolik bagi politik identitas yang masih kuat di Indonesia. Pilihan ini dapat dilihat sebagai upaya memperkuat basis dukungan lokal, sekaligus menegaskan kembali pentingnya “politik daerah” dalam arena nasional. Bagi partai-partai politik, terutama Nasdem, penanganan duka cita ini menjadi ujian moral: apakah mereka akan memanfaatkan momen tersebut untuk memperkuat citra kepedulian atau sekadar menutup mata terhadap pertanyaan-pertanyaan kritis tentang warisan kebijakan Gobel.

Ke depan, warisan politik Gobel akan diuji melalui dua jalur utama: pertama, apakah keluarga politiknya—termasuk istri dan anak-anak—akan melanjutkan peran publiknya, dan kedua, bagaimana lembaga legislatif akan menanggapi kebutuhan reformasi transparansi yang semakin menuntut akuntabilitas. Jika tidak ada langkah konkret, maka kematian Gobel dapat berakhir sebagai sekadar episode simbolis, tanpa mengubah dinamika kekuasaan yang selama ini mengakar dalam sistem politik Indonesia.