Kemenpar Gencarkan Promosi Pariwisata: Janji Besar atau Sekadar Panggung Pencitraan?

Jakarta, 10 Juli 2026 – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) kembali menegaskan komitmen memperkuat promosi wisata, baik di dalam negeri maupun di pasar internasional. Dalam Laporan Bulanan Kinerja yang disampaikan Menteri Widiyanti Putri Wardhana, pemerintah menyoroti serangkaian kegiatan mulai dari sales mission, business matching, hingga pameran internasional di Tiongkok, Korea Selatan, India, dan Malaysia. Namun, di balik angka-angka optimis, muncul pertanyaan kritis: apakah upaya ini mampu mengatasi tantangan struktural yang selama ini menghambat pertumbuhan pariwisata Indonesia?

Menurut data Kemenpar, selama Mei‑Juni 2026, potensi perjalanan mencapai 36.807 pax dengan nilai transaksi Rp7,27 miliar dan potensi devisa Rp559,48 miliar. Sementara itu, program Karisma Event Nusantara (KEN) 2026 menargetkan 125 event terkurasi di 38 provinsi, dengan 36 event sudah selesai, menghasilkan 1,34 juta pengunjung dan Rp90,53 miliar transaksi ekonomi langsung. Di sisi lain, Wakil Menteri Ni Luh Puspa menekankan pentingnya event daerah sebagai motor penggerak ekonomi lokal.

Namun, data tersebut belum menjawab beberapa isu fundamental:

• Kualitas versus kuantitas: Angka kunjungan dan transaksi belum diimbangi dengan indikator kepuasan wisatawan, tingkat retensi, atau dampak lingkungan.
• Ketergantungan pada pasar tradisional: Fokus pada Tiongkok, Korea Selatan, India, dan Malaysia mengabaikan diversifikasi ke pasar potensial lain seperti Eropa atau Amerika Latin.
• Infrastruktur yang belum memadai: Meskipun Kemenpar menyebutkan percepatan pengembangan empat destinasi prioritas (Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo), proyek bandara dan konektivitas masih terhambat oleh birokrasi dan pendanaan.

Koordinasi lintas kementerian melalui Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan menandai langkah positif, namun implementasinya masih jauh dari harapan. Tiga arahan utama – percepatan destinasi prioritas, promosi pola perjalanan terpadu, dan sinkronisasi anggaran serta rute penerbangan internasional – memerlukan sinergi yang belum terbukti secara konkret.

Selain itu, Kemenpar mengeluarkan Surat Edaran tentang penyelenggaraan wisata aman, nyaman, dan menyenangkan menjelang liburan sekolah. Upaya ini diikuti dengan pemetaan 5.145 daya tarik wisata rawan bencana di 36 provinsi, serta kunjungan langsung ke 139 titik destinasi oleh Menteri dan jajaran. Meskipun inisiatif ini terkesan proaktif, tidak ada data publik yang menunjukkan bagaimana temuan tersebut diintegrasikan ke dalam kebijakan mitigasi risiko yang berkelanjutan.

Analisis Pakar

Sebagai seorang jurnalis investigasi, saya menilai bahwa strategi promosi Kemenpar masih terjebak dalam paradigma "pameran besar" tanpa fondasi kebijakan yang kuat. Penekanan pada event dan pameran internasional memang dapat meningkatkan visibilitas, namun tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, hasilnya akan bersifat sementara. Contohnya, destinasi seperti Labuan Bajo masih menghadapi masalah transportasi laut yang tidak terintegrasi dengan bandara, sehingga wisatawan yang datang melalui jalur udara harus menempuh perjalanan darat yang panjang dan tidak nyaman.

Selanjutnya, data yang disajikan Kemenpar cenderung menonjolkan angka potensial (pax, transaksi, devisa) tanpa transparansi mengenai realisasi. Apakah potensi tersebut sudah terkonversi menjadi pendapatan riil? Bagaimana rasio konversi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Ketiadaan indikator kinerja yang jelas membuka ruang bagi manipulasi statistik demi menutupi kegagalan kebijakan.

Terakhir, upaya kolaborasi lintas kementerian masih terkesan formalitas. Koordinasi yang efektif memerlukan mekanisme monitoring dan evaluasi yang terukur, serta alokasi anggaran yang tidak terfragmentasi. Tanpa itu, program percepatan destinasi prioritas berisiko menjadi proyek “papan nama” yang tidak menghasilkan dampak ekonomi signifikan bagi masyarakat lokal.

Kesimpulannya, Kemenpar harus beralih dari pendekatan promosi sekadar "showcase" ke strategi yang menekankan pembangunan berkelanjutan, transparansi data, dan integrasi kebijakan lintas sektor. Hanya dengan itu, Indonesia dapat mengubah citra pariwisata yang selama ini terjebak dalam siklus promosi‑pembongkar‑promosi menjadi model pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.