Hashim Ungkap Prabowo: Program Pemerintah Bermanfaat, Tapi Implementasi Masih Tertahan

Dalam sambutan peluncuran Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) di Jakarta Pusat, Hashim Djojohadikusumo—Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim serta adik Prabowo Subianto—mengungkapkan bahwa Presiden sering mengeluh tentang ketidaksempurnaan pelaksanaan sejumlah program pemerintah. Menurut Hashim, Prabowo menilai banyak inisiatif memiliki tujuan mulia, namun terhambat oleh implementasi yang kurang optimal.

"Saya sering diajak bicara dengan Presiden Republik Indonesia yang juga kakak saya. Dia banyak curhat sama saya, mungkin curhat sama Budi (Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono) juga. Program bagus, tujuan bagus, mulia, tapi dalam perjalanannya, implementasinya kurang sempurna," ujar Hashim saat acara peluncuran SRUK pada Kamis (9/7).

Hashim tidak menyebutkan secara spesifik program apa yang dimaksud Prabowo, namun menegaskan bahwa keluhan tersebut muncul berulang kali. Ia menambahkan bahwa Presiden juga menyoroti masalah birokrasi yang masih belum efisien di Indonesia.

Berbeda dengan catatan umum tersebut, Hashim memuji SRUK sebagai contoh koordinasi antarkementerian yang berhasil. Sistem ini, yang melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dirancang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan traceability pasar karbon Indonesia.

"Saya mau memberikan apresiasi, ini suatu pencapaian yang luar biasa. Hari ini kita menyaksikan birokrasi Pemerintah Indonesia yang sukses dan berhasil," tegas Hashim, menambahkan bahwa SRUK merupakan satu-satunya satgas dari empat yang ditanganinya yang tidak menunjukkan kekurangan.

Analisis Pakar

Sebagai pengamat makroekonomi, saya melihat dua hal penting dari pernyataan ini. Pertama, kritik Prabowo terhadap implementasi program menyoroti tantangan struktural dalam birokrasi Indonesia—keterlambatan, koordinasi lintas sektoral yang lemah, dan kurangnya mekanisme monitoring yang efektif. Hal ini berdampak langsung pada iklim investasi, terutama di sektor-sektor strategis seperti energi terbarukan dan pasar karbon yang memerlukan kepastian regulasi.

Kedua, keberhasilan SRUK menjadi bukti bahwa ketika agenda nasional diprioritaskan dan dipimpin oleh koordinator yang memiliki otoritas jelas, hambatan birokrasi dapat diatasi. SRUK tidak hanya meningkatkan transparansi bagi pelaku pasar, tetapi juga membuka peluang bagi investor asing yang mencari kepastian hukum dalam perdagangan karbon. Ini dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan industri hijau Indonesia, yang diproyeksikan menyumbang hingga 5% PDB pada 2030 bila didukung kebijakan yang konsisten.

Namun, tantangan tetap ada. Implementasi SRUK harus diikuti dengan regulasi yang adaptif, penegakan hukum yang tegas, dan integrasi data lintas kementerian yang berkelanjutan. Jika tidak, risiko “greenwashing” dan kegagalan pasar karbon dapat mengikis kepercayaan investor. Pemerintah perlu memperkuat kapasitas lembaga pengawas serta memastikan bahwa manfaat SRUK dirasakan oleh semua pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha kecil yang berpotensi menjadi penyumbang emisi signifikan.

Ke depan, saya memprediksi bahwa keberhasilan SRUK akan menjadi tolok ukur bagi reformasi birokrasi di sektor lain. Jika model koordinasi ini dapat direplikasi, Indonesia berpotensi meningkatkan efisiensi pengeluaran publik, mempercepat realisasi proyek infrastruktur, dan memperkuat daya saing ekonomi secara keseluruhan. Sebaliknya, kegagalan untuk mengatasi masalah implementasi yang diangkat Prabowo dapat memperparah persepsi risiko investasi, menghambat aliran modal asing, dan menurunkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.