Operasi Cartenz Bongkar Jaringan Senjata Ilegal yang Membiakkan KKB di Papua: Empat Tersangka Ditangkap

Satgas Operasi Damai Cartenz berhasil menangkap seorang DPO (Daerah Penangkapan Operasi) berinisial AG yang berperan sebagai perantara utama dalam jaringan jual‑beli senjata api dan amunisi ilegal yang memasok Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah Papua.

Kombes Yusuf Sutejo, Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz, menjelaskan bahwa penangkapan ini merupakan kelanjutan penyidikan yang awalnya menjerat tersangka SP beserta jaringan yang diduga berafiliasi dengan KKB Kodap Yalimo. "Setelah intelijen mengidentifikasi keberadaan AG di kawasan Koya‑Skouw, tim kami melakukan operasi pada pukul 10.40 WIT dan berhasil menangkapnya di depan Rumah Sakit Angkatan Laut, Jayapura, tanpa perlawanan," ujar Yusuf dalam pernyataan tertulis pada Kamis (9/8).

Menurut penyidik, AG berfungsi sebagai penghubung antara SP (pembeli senjata) dan DK (perantara lain) dalam transaksi senjata rakitan berlaras panjang yang dibeli dari warga negara asing senilai sekitar Rp80 juta. Fakta ini terungkap dari catatan pertemuan pada 4 Maret 2026, ketika AG, SP, serta dua tersangka lainnya—MM dan SM—bertemu dengan DK untuk menutup transaksi tersebut.

Selain AG, operasi juga mengamankan empat tersangka lainnya dengan inisial FCRG, JT, IK, dan MK untuk pemeriksaan lanjutan. Hingga kini, status hukum keempatnya masih dalam proses penyidikan.

Kombes I Gusti Gde Era Adhinata, Kasatgas Gakkum Operasi Damai Cartenz, menegaskan bahwa penangkapan AG hanyalah langkah awal. "Kami akan terus mengusut jalur distribusi, sumber pendanaan, serta pemasok senjata dan amunisi ilegal. Setiap orang yang terbukti terlibat akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.

Analisis Pakar

Penangkapan AG mengungkap betapa rentannya sistem keamanan di Papua terhadap aliran senjata ilegal. Jaringan ini tidak hanya melibatkan aktor lokal, melainkan juga mengandalkan perantara asing yang mampu menyediakan senjata rakitan dengan harga yang relatif murah. Hal ini menandakan adanya celah dalam pengawasan perbatasan, khususnya di wilayah Yalimo‑Yahukimo yang secara geografis sulit dijangkau.

Lebih jauh, fakta bahwa transaksi senjata senilai Rp80 juta dapat terjadi tanpa terdeteksi selama bertahun‑tahun menimbulkan pertanyaan serius tentang integritas aparat penegak hukum di daerah. Apakah ada elemen korupsi yang melindungi jaringan ini, ataukah keterbatasan sumber daya menjadi penyebab utama? Kedua skenario tersebut menuntut audit menyeluruh terhadap prosedur pengawasan dan penegakan hukum di wilayah tersebut.

Jika jaringan ini berhasil dibongkar secara menyeluruh, maka dampaknya akan sangat signifikan bagi upaya meredam pemberontakan KKB. Senjata api menjadi katalis utama dalam memperpanjang konflik; memutus pasokan berarti memperlemah kemampuan operasional KKB. Namun, pemerintah harus siap menghadapi kemungkinan munculnya jaringan alternatif yang lebih tersembunyi, mengingat permintaan akan senjata di wilayah konflik tetap tinggi.

Ke depan, saya memperkirakan bahwa operasi Cartenz akan menjadi contoh bagi lembaga penegak hukum lain di Indonesia. Namun, keberhasilan jangka panjang bergantung pada konsistensi investigasi, transparansi publik, dan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Tanpa itu, penangkapan satu atau dua pelaku saja tidak akan cukup untuk memutus rantai pasokan senjata ilegal yang telah menggerogoti keamanan Papua selama bertahun‑tahun.