Menteri Pendidikan Tinggi Gandeng PTN: Janji Besar Ekosistem Sekolah Garuda, Tapi Apa Kualitasnya?

Jakarta, 9 Juli 2026 – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdikbudristek), Brian Yuliarto, kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas jaringan Sekolah Garuda Transformasi melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi negeri (PTN). Pada acara orientasi program SMA Unggul Garuda Transformasi dan pembekalan Batch 1 penerima Beasiswa Garuda 2026, Brian menyoroti peran Universitas Padjadjaran (Unpad), Institut Pertanian Bogor (IPB), serta sejumlah kampus elit lainnya yang akan “menjadi mentor” bagi sekolah‑sekolah menengah di seluruh nusantara.

“Kami menitipkan kader‑kader bangsa terbaik, adik‑adik, untuk dibina dan dibentuk karakternya,” ujar Brian dengan nada yang terkesan merendah. Ia menambahkan bahwa pendampingan ini diharapkan menciptakan ekosistem pendidikan unggul yang tidak eksklusif, melainkan dapat di‑share ke sekolah‑sekolah tetangga melalui pengimbasan praktik baik.

Namun, di balik retorika yang mengusung semangat kolaborasi, muncul pertanyaan krusial: apakah jaringan Sekolah Garuda yang kini menargetkan 42 sekolah pada 2026 mampu mengatasi keterbatasan infrastruktur, tenaga pengajar, dan dana yang masih menjadi batu sandungan utama pendidikan Indonesia?

Data resmi Kemdikbudristek menunjukkan bahwa 12 sekolah telah diresmikan pada 2025, dan 30 sekolah baru ditambahkan tahun ini. Pemerintah menargetkan 80 Sekolah Garuda Transformasi pada 2029. Di samping itu, Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi berencana mendirikan 20 SMA Unggul Garuda baru, dengan empat di antaranya sudah siap beroperasi di Belitung Timur, Bulungan (Kalimantan Utara), Konawe Selatan (Sulawesi Tenggara), dan Timor Tengah Selatan (NTT). Keempat sekolah tersebut akan menampung total 301 siswa unggulan pada tahun ajaran baru.

Meski angka-angka tersebut terkesan ambisius, realitas di lapangan masih jauh dari harapan. Banyak daerah, terutama di wilayah terluar, masih bergulat dengan jaringan listrik yang tidak stabil, akses internet terbatas, dan kekurangan guru berkualitas. Tanpa solusi struktural, kolaborasi dengan PTN berisiko menjadi “pembungkus” semata, yang hanya menambah beban administratif tanpa meningkatkan mutu pembelajaran.

Selain tantangan infrastruktur, ada pula isu transparansi dalam seleksi beasiswa Garuda. Kritik lama menyoroti kurangnya akuntabilitas dalam penetapan kriteria, yang berpotensi menimbulkan nepotisme dan favoritisme politik. Apakah mekanisme baru yang dijanjikan oleh Kemdikbudristek cukup kuat untuk menutup celah‑celah tersebut?

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi yang telah menelusuri kebijakan pendidikan selama lebih dari satu dekade, saya menilai bahwa inisiatif Sekolah Garuda Transformasi masih berada pada fase pilot eksperimental yang belum terbukti skalabilitasnya. Kolaborasi dengan PTN memang dapat menambah nilai akademik, namun tanpa dukungan sistemik—seperti peningkatan gaji guru, penyediaan fasilitas laboratorium, dan akses data pendidikan yang terbuka—program ini akan tetap terjebak pada klaster elit yang hanya menguntungkan segelintir wilayah.

Selanjutnya, kebijakan “pengimbasan praktik baik” yang disampaikan Menteri tampak idealistis, namun implementasinya memerlukan mekanisme monitoring yang ketat. Di banyak daerah, kepala sekolah dan guru masih belum memiliki kapasitas manajerial untuk mengadopsi inovasi dari PTN. Tanpa pelatihan intensif dan insentif yang memadai, mereka cenderung menolak perubahan atau hanya meniru secara superficial.

Politik pendidikan Indonesia juga tidak dapat dipisahkan dari dinamika kekuasaan. Penunjukan kampus-kampus ternama sebagai mentor dapat menjadi alat politik untuk memperkuat jaringan patronase, terutama menjelang pemilu mendatang. Oleh karena itu, penting bagi lembaga pengawas independen—seperti Komisi Nasional Pendidikan—untuk melakukan audit menyeluruh atas alokasi dana, proses seleksi, dan hasil belajar yang dihasilkan oleh Sekolah Garuda.

Jika pemerintah memang bertekad menjadikan Sekolah Garuda sebagai model nasional, langkah selanjutnya harus melibatkan evaluasi berbasis data yang transparan, serta keterlibatan masyarakat sipil dalam pengawasan. Tanpa itu, program ini berisiko menjadi proyek pencitraan yang mengalirkan anggaran besar tanpa menghasilkan peningkatan kualitas pendidikan yang signifikan bagi mayoritas siswa Indonesia.