Mendagri Dorong Satu Data Indonesia: Janji Integrasi atau Ancaman Sentralisasi Data?

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara terbuka menyatakan dukungan penuh terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia, sebuah inisiatif legislatif yang bertujuan menyatukan data pemerintahan dan layanan publik dalam satu kerangka hukum terpadu. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada rapat koordinasi dengan DPR RI, Kamis (9/7).

Menurut Menteri, RUU Satu Data akan menjadi “landasan strategis” bagi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan data. Ia menekankan bahwa integrasi data bukan sekadar soal teknologi, melainkan juga soal tata kelola yang lebih baik, mengurangi duplikasi, serta mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

Namun, di balik retorika yang menonjolkan manfaat publik, muncul sejumlah pertanyaan kritis yang belum dijawab secara memadai. Siapa yang akan mengontrol standar data? Bagaimana mekanisme perlindungan data pribadi dalam kerangka yang lebih luas? Dan yang paling penting, apakah RUU ini akan memperkuat kontrol sentral pemerintah atas data daerah atau justru membuka ruang bagi inovasi lintas sektoral?

Para pengamat menyoroti bahwa RUU Satu Data Indonesia masih berada pada tahap konseptual, dengan banyak pasal yang belum dirinci secara teknis. Tanpa kejelasan tentang peran regulator, hak akses, serta sanksi bagi pelanggaran, implementasi kebijakan ini berisiko menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta menimbulkan potensi penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu, integrasi data berskala nasional menuntut investasi infrastruktur TI yang signifikan, termasuk jaringan keamanan siber yang kuat. Mengingat Indonesia masih menghadapi tantangan digital divide, terutama di wilayah terpencil, pertanyaan muncul: apakah pemerintah siap menutupi kesenjangan tersebut atau justru memperlebar jurang digital antara pusat dan pinggiran?

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi, saya melihat RUU Satu Data Indonesia sebagai pedang bermata dua. Di satu sisi, kebijakan ini dapat menjadi katalisator bagi reformasi birokrasi, memotong tumpang tindih data, dan mempercepat layanan publik seperti perizinan, kesehatan, dan pendidikan. Di sisi lain, tanpa kerangka perlindungan data yang kuat, RUU ini dapat menjadi alat konsolidasi kekuasaan yang menggerogoti otonomi daerah dan mengancam privasi warga.

Secara historis, upaya serupa di negara lain sering kali berujung pada sentralisasi data yang mengabaikan konteks lokal. Indonesia, dengan keanekaragaman budaya dan administratifnya, memerlukan model federatif yang memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk mengelola data mereka secara mandiri, sambil tetap terhubung ke jaringan nasional. Tanpa mekanisme desentralisasi yang jelas, RUU ini berpotensi menimbulkan konflik kewenangan yang berlarut‑lurus.

Selanjutnya, aspek keamanan siber tidak boleh dipandang sebelah mata. Integrasi data dalam skala nasional meningkatkan permukaan serangan siber, dan Indonesia masih rentan terhadap peretasan dan kebocoran data. Pemerintah harus menyertakan standar enkripsi, audit independen, dan sanksi yang tegas bagi pelanggaran, sebelum RUU ini diundangkan.

Terakhir, transparansi proses legislasi menjadi kunci. Masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta harus dilibatkan dalam penyusunan detail teknis RUU, termasuk mekanisme pengawasan dan partisipasi publik. Tanpa dialog terbuka, RUU Satu Data berisiko menjadi kebijakan top‑down yang tidak mencerminkan kebutuhan riil warga Indonesia.

Kesimpulannya, dukungan Menteri Tito Karnavian terhadap RUU Satu Data memang mencerminkan ambisi pemerintah untuk modernisasi birokrasi. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada detail implementasinya—dari regulasi perlindungan data, mekanisme desentralisasi, hingga investasi keamanan siber. Jika tidak diatur dengan cermat, apa yang dimaksud sebagai “satu data” dapat berakhir menjadi “satu kontrol” yang menggerogoti kebebasan dan keadilan data di Indonesia.