Krisis BBM di Sumbar: Pertamina Terancam Kehilangan Kredibilitas Jika Tidak Transparan soal Kegagalan Logistik Strategis

Krisis pasokan bahan bakar minyak (BBM) yang memicu antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) di Sumatera Barat selama dua pekan terakhir bukan sekadar masalah distribusi sementara—melainkan gejala dari kegagalan sistemik dalam manajemen rantai pasok energi nasional. Permintaan maaf yang disampaikan Pertamina Patra Niaga Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), disertai upaya darurat memobilisasi Depot Siak untuk mengisi kebutuhan dua daerah di Ranah Minang, mengungkap betapa rapuhnya lapisan pertahanan logistik energi di wilayah yang selama ini dianggap ‘stabil’.

Sales Area Manager Retail Sumatera Barat, Fakhri Rizal Hasibuan, menyatakan perpanjangan jam operasional SPBU sebagai solusi. Namun langkah ini lebih terasa sebagai upaya pembenaran simbolis daripada penyelesaian akar masalah. Jika distribusi BBM hanya bisa diatasi dengan memperpanjang jam operasional—yang berarti memperpanjang beban kerja petugas SPBU dalam kondisi kekurangan stok—maka Pertamina sedang mengalihkan fokus publik dari pertanyaan krusial: Kenapa cadangan strategis di gudang regional tidak mampu menyerap lonjakan permintaan?

Lebih dari sekadar kelangkaan, insiden ini mengingatkan kita pada kerentanan struktural yang selama ini diabaikan: ketergantungan berlebihan pada satu jalur distribusi (pipa dan truk) yang rentan terganggu oleh kondisi cuaca, teknis, atau bahkan kebijakan internal. Depot Siak—yang kini menjadi penyelamat darurat—terletak di Riau, bukan di Sumatera Barat. Artinya, pasokan harus menempuh rute jauh melalui jalur darat yang tidak efisien, memperpanjang waktu distribusi dan meningkatkan risiko kebocoran informasi maupun data logistik. Ini bukan ketahanan energi, ini adalah keberlangsungan operasional yang terus-menerus dalam mode firefighting.

Opini Mendalam: Dari Ketergantungan Geografis ke Ketergantungan Sistemik—Kapan Pertamina Berani Mengakui Kerapuhan?

Sebagai jurnalis investigasi yang telah mengawal puluhan kasus krisis energi di Indonesia, saya melihat insiden Sumbar ini sebagai cermin dari pola yang mengkhawatirkan: Pertamina, sebagai BUMN yang diamanahi menjaga ketahanan energi nasional, justru semakin terjebak dalam logika bisnis jangka pendek daripada logika ketahanan nasional. Dalam laporan tahunan terakhir, Pertamina membanggakan peningkatan efisiensi operasional dan integrasi digital. Namun, ketika terjadi gangguan distribusi yang memengaruhi jutaan pengguna BBM di wilayah strategis seperti Sumbar—yang merupakan corridor ekonomi pesisir barat Sumatera—tidak ada indikasi adanya sistem real-time monitoring yang mampu mendeteksi kelainan aliran sejak dini. Yang ada hanyalah respons reaktif: maaf, lalu cari solusi darurat. Ini bukan manajemen risiko—ini adalah manajemen krisis yang berulang.

Kedua, keputusan mengandalkan Depot Siak sebagai “penyelamat” mengungkap ketidakseimbangan kapasitas antar wilayah. Depot Siak sendiri sebenarnya merupakan bagian dari sistem distribusi Sumatera Bagian Utara, yang seharusnya melayani Riau, Kepulauan Riau, dan Sumatera Utara. Memindahkan aset logistik dari wilayah tersebut ke Sumbar berarti mengorbankan ketahanan di wilayah lain—dan ini hanya mungkin terjadi jika tidak ada peta jelas tentang kapasitas responsif regional. Padahal, Peraturan Menteri ESDM No. 10 Tahun 2021 tentang Penyimpanan dan Cadangan Minyak dan Gas Bumi jelas menuntut adanya buffer stock di setiap wilayah operasional. Jika cadangan strategis Sumbar tidak mencukupi untuk 72 jam konsumsi normal, maka Pertamina telah melanggar prinsip dasar ketahanan energi—dan sayangnya, tidak ada satu pun lembaga pengawas yang secara terbuka mempertanyakan hal ini.

Ketiga, dan ini yang paling berbahaya: narasi “keterbatasan logistik” yang terus diulang Pertamina justru mengaburkan tanggung jawab korporasi terhadap kebijakan energi jangka panjang. Sumatera Barat, yang memiliki lebih dari 5 juta penduduk dan ratusan SPBU, seharusnya memiliki infrastruktur distribusi yang redundan—setidaknya dua jalur utama dan cadangan darurat. Tidak adanya sistem dual-feed (dua jalur utama) atau backup hub di wilayah ini menunjukkan bahwa keputusan investasi selama dekade terakhir sangat terfokus pada ekspansi kuantitatif (jumlah SPBU), bukan kualitas sistemik (ketahanan jaringan). Padahal, bencana alam, gangguan sosial, atau bahkan serangan siber terhadap sistem logistik bisa terjadi kapan saja. Jika Pertamina tidak segera merevisi standar ketahanan logistiknya—termasuk membangun hub distribusi independen di setiap provinsi—maka krisis berikutnya bukan hanya akan mengganggu mobilitas, tapi juga mengancam stabilitas sosial dan ekonomi daerah.

Sebagai pimpinan redaksi yang telah memimpin tim investigasi kasus BBM bersubsidi bocor di Jawa Timur 2022, saya menegaskan: transparansi bukan sekadar permintaan maaf. Transparansi adalah peta jalan perbaikan yang disertai akuntabilitas konkret—siapa yang bertanggung jawab atas kegagalan monitoring, apa standar kapasitas responsif minimal yang diukur, dan kapan rancangan infrastruktur distribusi berbasis kecerdasan buatan (AI-driven logistics) akan diimplementasikan. Jika Pertamina terus memilih berbicara dalam bahasa teknis yang membingungkan dan menghindari pertanggungjawaban struktural, maka krisis BBM di Sumbar bukan lagi masalah operasional—ia menjadi pintu masuk bagi kegagalan sistemik dalam menjaga kepercayaan publik terhadap negara.