Kemendikdasmen Gencarkan Pelatihan AI untuk Guru: Janji Transformasi atau Sekadar Gimik Digital?

Jakarta – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meluncurkan rangkaian pelatihan mandiri yang menargetkan guru dan tenaga kependidikan (GTK) untuk menguasai deep learning, pemrograman (coding), dan kecerdasan buatan (AI). Acara yang digelar di ibu kota pada Kamis lalu dibuka oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, yang menekankan bahwa masalah pendidikan Indonesia tidak hanya soal akses, melainkan juga kesenjangan mutu antar‑sekolah.

"Kita masih mengalami kesenjangan pendidikan yang tajam, baik antar kawasan maupun antar sekolah. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas guru menjadi prioritas utama," ujar Abdul Mu'ti dalam sambutan yang berjudul Peluncuran Pelatihan Mandiri Pembelajaran Mendalam, Koding dan Kecerdasan Artifisial. Ia menambahkan bahwa Presiden terus mendorong transformasi pendidikan melalui revitalisasi satuan pendidikan dan distribusi Interactive Flat Panel (IFP) beserta ekosistemnya ke seluruh sekolah.

Namun, Menteri menegaskan bahwa teknologi digital tidak akan menggantikan peran guru. "Guru adalah agen pembelajaran dan peradaban. Mereka bukan sekadar penyampai ilmu, melainkan pembentuk karakter dan nilai budaya," tegasnya.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa pelatihan tahun ini akan mengadopsi metode Teacher Experimental Training (TET). Metode ini menjadikan sekolah sebagai laboratorium pembelajaran, memungkinkan guru menguji langsung materi coding dan AI dalam mata pelajaran yang mereka ampu. "Guru matematika bertemu guru matematika, guru Bahasa Indonesia bertemu guru Bahasa Indonesia. Implementasi langsung, refleksi berkelanjutan," kata Nunuk.

Pelatihan mandiri ini juga akan memanfaatkan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) serta platform digital Ruang GTK (RGTK) dan Learning Management System (LMS) untuk memperluas jangkauan. Menurut Kemendikdasmen, pendekatan ini diharapkan meningkatkan partisipasi GTK secara signifikan.

Analisis Pakar

Sebagai seorang jurnalis investigasi, saya melihat dua hal yang perlu diwaspadai. Pertama, ambisi pemerintah untuk mengintegrasikan AI ke dalam kurikulum belum disertai dengan kerangka kebijakan yang jelas mengenai standar kompetensi, sertifikasi, dan akreditasi. Tanpa pedoman yang tegas, pelatihan ini berisiko menjadi sekadar check‑list administratif yang tidak menghasilkan perubahan substantif di kelas. Kedua, distribusi IFP dan ekosistem digitalnya masih terhambat oleh infrastruktur jaringan yang tidak merata, terutama di daerah terpencil. Jika guru di wilayah tersebut tidak dapat mengakses perangkat keras dan koneksi internet yang stabil, program ini akan memperlebar jurang digital yang sudah ada.

Selanjutnya, metode TET yang mengandalkan sekolah sebagai laboratorium menimbulkan pertanyaan tentang beban kerja guru. Di tengah kekurangan tenaga pengajar, menambah tanggung jawab eksperimen teknologi dapat menurunkan kualitas pengajaran, bukannya meningkatkannya. Pemerintah harus menyediakan dukungan teknis yang memadai—misalnya tim IT khusus di tiap sekolah—agar guru tidak terjebak dalam trial‑and‑error yang menguras waktu.

Terakhir, investasi dalam AI dan coding harus diiringi dengan upaya meningkatkan literasi data di kalangan siswa. Tanpa pemahaman dasar tentang etika AI, privasi, dan bias algoritma, generasi muda akan menjadi konsumen pasif teknologi, bukan pembuat keputusan yang kritis. Oleh karena itu, saya menilai bahwa pelatihan ini harus diintegrasikan dengan kurikulum etika digital dan program pengembangan karakter yang kuat.

Jika pemerintah mampu mengatasi tantangan infrastruktur, standar kompetensi, dan beban kerja guru, inisiatif ini berpotensi mengubah lanskap pendidikan Indonesia menjadi lebih futuristik. Namun, tanpa langkah-langkah konkret di atas, program ini berisiko menjadi showcase politik yang cepat hilang ketika agenda digitalisasi bergeser.