Dokumenter 'Wanan': Ambisi Papua Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional di Tengah Kontroversi Pembangunan

Jakarta, 9 Juli 2026 – Pada Kamis lalu, Yayasan Wardhana Nawasena Network mempersembahkan film dokumenter berjudul Wanan: Menanam Masa Depan di Tanah Papua di sebuah ruang serbaguna Blok M, Jakarta Selatan. Film itu menyoroti transformasi kawasan Wanam, sebuah daerah rawa‑luas di Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, yang kini dijadikan contoh proyek strategis nasional (PSN) untuk memperkuat ketahanan pangan Indonesia.

Acara peluncuran dihadiri oleh mantan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudi Latif, yang menegaskan bahwa Papua bukan sekadar wilayah dengan keanekaragaman hayati, melainkan "aset strategis yang harus dikelola secara bijaksana". Ia menekankan nilai historis, ekologis, dan geopolitik Papua yang semakin menarik perhatian dunia, terutama dalam konteks perubahan iklim dan persaingan sumber daya alam global.

Di samping itu, Dean Ramella, pembina Yayasan Wardhana Nawasena Network, mengingatkan bahwa media sosial kini menjadi medan pertempuran narasi. "Ketika Indonesia berupaya mencapai swasembada pangan, energi, dan teknologi, masyarakat harus mampu memilah informasi yang masuk, karena tidak semua narasi yang beredar terverifikasi," ujarnya dalam sebuah pernyataan tertulis yang dibacakan pada acara tersebut.

Film dokumenter ini menelusuri langkah‑langkah konkret yang diambil untuk mengubah lahan basah menjadi zona pertanian produktif. Dimulai dari pembukaan jalan akses, pembangunan jaringan irigasi, hingga penerapan teknologi pertanian presisi yang disesuaikan dengan karakteristik tanah rawa. Semua itu dilakukan dalam kerangka PSN yang menargetkan peningkatan produksi pangan nasional, sekaligus mengantisipasi tekanan iklim dan dinamika geopolitik.

Namun, di balik narasi pembangunan yang tampak mulus, dokumenter ini juga menampilkan tantangan yang dihadapi oleh penduduk lokal. Proses konversi lahan melibatkan tenaga teknis, pekerja lapangan, pemerintah pusat dan daerah, serta komunitas adat. Keterlibatan masyarakat Papua dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek menjadi sorotan penting, mengingat sejarah panjang marginalisasi dan konflik lahan di wilayah ini.

Sejumlah peluang ekonomi mulai muncul: pekerjaan di sektor konstruksi jalan, pengelolaan drainase, serta layanan pendukung seperti transportasi dan logistik. Namun, pertanyaan kritis tetap mengemuka – apakah pertumbuhan ekonomi ini akan terdistribusi secara adil, atau justru memperparah ketimpangan antara perusahaan besar, pejabat, dan warga lokal?

Bagian klimaks film menampilkan panen padi pertama di Wanam pada tahun 2025, yang diposisikan sebagai simbol keberhasilan transformasi lahan rawa menjadi ladang produktif. Bagi petani setempat, momen itu bukan sekadar hasil panen, melainkan harapan baru bagi stabilitas ekonomi, keamanan pangan, dan kelangsungan hidup komunitas.

Analisis Pakar

Sebagai seorang jurnalis investigasi, saya melihat dua sisi yang kontras dalam narasi ini. Di satu sisi, proyek Wanam memang menjanjikan solusi jangka panjang bagi ketahanan pangan Indonesia, yang selama ini sangat bergantung pada impor beras. Mengoptimalkan lahan marginal di Papua dapat menambah cadangan produksi domestik, mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi pasar global, dan menambah pendapatan daerah.

Di sisi lain, sejarah Papua mengajarkan kita bahwa setiap proyek infrastruktur berskala besar biasanya menimbulkan dampak sosial‑ekologis yang signifikan. Pengeringan lahan rawa berpotensi merusak ekosistem unik, mengancam habitat satwa endemik, serta mengganggu mata pencaharian tradisional masyarakat adat yang bergantung pada perikanan dan berburu. Tanpa mekanisme pengawasan yang transparan, risiko konflik lahan dan penindasan hak adat akan tetap mengintai.

Selanjutnya, peran media sosial dalam membentuk persepsi publik tidak dapat diremehkan. Narasi “pembangunan berkelanjutan” yang dipromosikan lewat film ini berpotensi menutup mata publik terhadap isu‑isu kritis seperti akuisisi lahan, kompensasi yang adil, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pemerintah dan lembaga swadaya harus memastikan bahwa informasi yang beredar dapat diverifikasi, dan bahwa suara komunitas Papua tidak teredam oleh alur naratif yang terlalu optimis.

Ke depan, saya memprediksi bahwa keberhasilan proyek Wanam akan diukur bukan hanya dari volume produksi padi, melainkan dari indikator‑indikator kesejahteraan sosial: tingkat kemiskinan, akses pendidikan, layanan kesehatan, serta keberlanjutan budaya lokal. Jika pemerintah mampu mengintegrasikan kebijakan agrikultur dengan perlindungan hak adat dan konservasi lingkungan, Wanam dapat menjadi model pembangunan inklusif. Jika tidak, proyek ini berisiko menjadi contoh lain dari pembangunan yang mengorbankan Papua demi kepentingan nasional yang sempit.

Oleh karena itu, saya mengajak semua pemangku kepentingan – pemerintah, investor, akademisi, dan masyarakat sipil – untuk menuntut transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif dalam setiap fase proyek. Hanya dengan pendekatan yang holistik, Papua dapat benar‑benar menjadi pilar ketahanan pangan Indonesia, bukan sekadar latar belakang visual dalam film dokumenter.