Damar Jadi ‘ATM’ Desa Neniari: Antara Keberlanjutan Hutan dan Ketergantungan Ekonomi yang Rapuh

Negeri Neniari, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku – Di tengah hutan lebat yang masih terjaga, penduduk setempat menjemput mata pencaharian dari getah damar, sebuah hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang kini berperan layaknya mesin ATM: uang mengalir hampir setiap hari. Praktik tradisional ini menegaskan bahwa hutan dapat memberi nilai ekonomi tanpa harus ditebang, namun di balik kisah suksesnya tersembunyi tantangan struktural yang mengancam keberlanjutan jangka panjang.

Petani damar setempat, Maku Rumahsoal, menyebut pohon damar sebagai "ATM". "Kalau sudah turun dari hutan, berarti sebentar ada uang," ujarnya. Dari enam jam perjalanan kaki dari permukiman, warga menurunkan getah, mengangkutnya kembali ke kampung, dan menjualnya langsung kepada pembeli yang kini datang ke Negeri Neniari. Harga getah bervariasi antara Rp12.500 hingga Rp25.000 per kilogram, tergantung kualitas dan lokasi penjualan. Sebuah keluarga dapat memiliki lebih dari seribu batang damar, menghasilkan hingga tiga ton getah per bulan, kata Ketua Adat Meki Lemosol.

Berbeda dengan komoditas musiman seperti pala dan cengkih, damar dapat dipanen sepanjang tahun, menjadikannya sumber pendapatan yang lebih stabil. "Setiap hari keluar getah, jadi seng (tidak) ada musim," kata petani Leu Sasake. Pendapatan ini tidak hanya menutupi kebutuhan rumah tangga, tetapi juga membiayai pendidikan anak hingga perguruan tinggi.

Namun, keberhasilan ini menimbulkan pertanyaan kritis: sejauh mana ketergantungan pada satu komoditas HHBK dapat menahan guncangan pasar, perubahan iklim, atau kebijakan pemerintah? Tanpa diversifikasi ekonomi, fluktuasi harga damar—yang dipengaruhi oleh permintaan global, kualitas produk, dan biaya transportasi—dapat mengancam kesejahteraan komunitas. Lebih jauh, praktik penarikan getah yang intensif tanpa standar pengelolaan dapat menurunkan produktivitas pohon, memperpendek siklus hidupnya, dan pada akhirnya menurunkan cadangan hutan.

Potensi serupa telah diidentifikasi di Distrik Kais Darat, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, di mana tegakan Agathis spp (damar putih) masih melimpah. Namun, tanpa kerangka kebijakan yang mendukung hak atas tanah, akses pasar, dan pelatihan teknis, inisiatif serupa berisiko menjadi sekadar retorika hijau. Pemerintah daerah dan pusat perlu mengintegrasikan HHBK ke dalam rencana tata ruang, memberikan insentif bagi praktik berkelanjutan, serta memastikan bahwa keuntungan ekonomi tidak mengorbankan hak-hak adat.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi, saya melihat dua sisi mata uang yang sering terlewatkan dalam narasi romantis tentang "hutan yang memberi tanpa ditebang". Pertama, keberlanjutan ekologis: penarikan getah secara berulang dapat memicu stres fisiologis pada pohon, mengurangi kemampuan regenerasi, dan membuka peluang bagi serangan hama. Penelitian ilmiah masih belum cukup untuk menilai dampak jangka panjang penarikan getah pada Agathis, sehingga diperlukan monitoring berbasis data yang melibatkan komunitas lokal.

Kedua, dimensi sosial‑ekonomi: ketergantungan pada satu produk meningkatkan kerentanan terhadap volatilitas pasar global. Jika permintaan internasional berkurang atau harga turun drastis, ribuan keluarga di Negeri Neniari dapat terjerumus ke dalam kemiskinan. Diversifikasi—misalnya dengan mengembangkan produk turunan seperti resin aromatik, bahan baku farmasi, atau kerajinan tangan—harus diprioritaskan.

Ketiga, kebijakan dan tata kelola: PAPEDA Summit 2026 yang akan digelar di Sorong menjadi panggung penting untuk menegaskan peran masyarakat adat dalam pengelolaan HHBK. Namun, retorika saja tidak cukup. Pemerintah harus mengeluarkan regulasi yang melindungi hak atas hasil hutan, menyediakan akses kredit mikro, serta membangun infrastruktur logistik yang mengurangi biaya transportasi. Tanpa dukungan institusional, inisiatif komunitas akan tetap terjebak dalam skala mikro, terlepas dari potensi pasar yang lebih luas.

Akhirnya, saya menekankan bahwa keberhasilan Negeri Neniari bukanlah akhir cerita, melainkan titik awal bagi model pengelolaan hutan yang lebih inklusif dan ilmiah. Jika dikelola dengan cermat, damar dapat menjadi katalisator bagi pembangunan berkelanjutan di wilayah kepulauan Indonesia. Jika tidak, ia berisiko menjadi contoh tragis tentang bagaimana sumber daya alam yang tampak tak terbatas justru menjadi beban yang menjerat komunitasnya.