China Dorong 'Jembatani Kesenjangan AI' di Forum PBB, Misi Mulia atau Strategi Geopolitik?

Jenewa, 20 Januari 2025 – Dalam sidang perdananya, Dialog Global PBB tentang Tata Kelola Kecerdasan Buatan (AI) menjadi sorotan internasional. Perwakilan Tetap China untuk PBB Jenewa, Jia Guide, tampil sebagai salah satu pembicara utama dengan menyampaikan visi ambisius: menjembatani kesenjangan AI secara global. Namun, di balik retorika muluk tersebut, tersembunyi dinamika geopolitik yang kompleks dan pertanyaan kritis tentang kedaulatan digital negara-negara berkembang.

Jia Guide menegaskan bahwa AI kini tengah membentuk ulang lanskap pembangunan negara-negara dan arsitektur tata kelola global secara mendalam. Ia menekankan bahwa semua pihak harus menjadikan manfaat universal dan inklusivitas sebagai titik awal, dengan menjunjung tinggi peran PBB sebagai saluran utama. Fokus utama yang ia sampaikan adalah pada pembangunan kapasitas (capacity building), guna mewujudkan masa depan kecerdasan digital yang inklusif, terbuka, berkelanjutan, adil, aman, dan dapat diandalkan.

"Kedaulatan digital berarti bahwa negara memiliki hak untuk secara mandiri memilih produk AI tanpa dipaksa untuk memihak," tegas Jia Guide. Pernyataan ini sontak mencuri perhatian. Di satu sisi, China memposisikan diri sebagai pendukung, pendorong, dan pelopor dalam pembangunan kapasitas AI global. Di sisi lain, Beijing telah mengusulkan Inisiatif Tata Kelola AI Global dan menyatakan kesiapan membantu negara-negara lain untuk berbagi manfaat AI.

Lebih lanjut, Jia Guide mengumumkan bahwa China akan menjadi tuan rumah Konferensi AI Dunia 2026 dan Pertemuan Tingkat Tinggi tentang Tata Kelola AI Global. Undangan ini ditujukan untuk semua pihak, dengan tujuan menjembatani kesenjangan AI. Namun, bisakah kita mempercayai niat murni di balik inisiatif ini? Atau ini sekadar langkah strategis untuk memperluas pengaruh China dalam tata kelola AI global?

Analisis Mendalam: AI, Kedaulatan, dan Oligarki Teknologi

Sebagai jurnalis senior yang telah mengikuti perkembangan teknologi selama lebih dari dua dekade, saya melihat bahwa pidato Jia Guide di Forum PBB itu ibarat dua sisi koin yang sama. Di satu sisi, ia menawarkan harapan bagi negara-negara berkembang yang selama ini terpinggirkan dari revolusi AI. Namun, di sisi lain, inisiatif China ini juga merupakan langkah cerdas untuk memposisikan diri sebagai pemimpin global dalam tata kelola AI, menggantikan dominasi Barat yang selama ini menguasai teknologi ini.

Pertanyaannya, apakah negara-negara berkembang benar-benar akan mendapat manfaat dari inisiatif ini? Mari kita telaah lebih dalam. China memiliki kepentingan strategis yang jelas: memperluas pasar untuk produk AI-nya, menetapkan standar global yang sesuai dengan kepentingannya, dan pada saat yang sama, melemahkan pengaruh AS dan Eropa dalam tata kelola AI. Dalam konteks ini, "kedaulatan digital" yang digaungkan Jia Guide显得有些空洞. Bagaimana bisa negara berkembang memiliki kedaulatan digital jika mereka justru bergantung pada teknologi China? Ini adalah ironi yang perlu diwaspadai.

Selain itu, kita perlu melihat track record China dalam hal tata kelola teknologi. Meskipun China memposisikan diri sebagai pelopor AI, negara ini juga dikenal dengan sistem surveilans yang masif dan pembatasan internet yang ketat. Bagaimana mungkin China berbicara tentang "kecerdasan digital yang inklusif, terbuka, dan berkelanjutan" sementara di dalam negerinya sendiri, kebebasan digital masih menjadi isu? Ini adalah kontradiksi yang mencolok dan harus menjadi sorotan kritis kita.

Lebih jauh, kita perlu mempertimbangkan dampak dari dominasi China dalam tata kelola AI global. Jika China berhasil menetapkan standar AI global, negara-negara berkembang mungkin akan terjebak dalam ekosistem teknologi yang dikendalikan oleh Beijing. Ini bukan berarti kita harus menolak kerja sama dengan China, tetapi kita perlu memastikan bahwa kerja sama ini tidak mengorbankan kedaulatan dan kepentingan nasional kita. Di sinilah peran aktif pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi sangat krusial.

Sebagai kesimpulan, saya berpendapat bahwa inisiatif China untuk menjembatani kesenjangan AI di PBB adalah langkah yang perlu diapresiasi, namun juga perlu dicermati dengan seksama. Kita tidak boleh terjebak dalam retorika muluk tanpa memahami agenda di baliknya. Kedaulatan digital bukan hanya tentang memilih produk AI secara mandiri, tetapi juga tentang kemampuan untuk mengembangkan teknologi AI sendiri, membangun SDM yang kompeten, dan memiliki regulasi yang melindungi kepentingan nasional. Hanya dengan cara ini, negara-negara berkembang benar-benar dapat memanfaatkan potensi AI tanpa kehilangan kedaulatan mereka.