Bobby Nasution Dorong PRSU Masuk Karisma Event Nusantara: Janji Ekonomi atau Sekadar Panggung Politik?

Medan, 9 Juli 2026 – Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, kembali menegaskan dukungannya terhadap upaya Komisi VII DPR RI untuk memasukkan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke dalam agenda Karisma Event Nusantara (KEN) yang digulirkan Kementerian Pariwisata. Pernyataan itu disampaikan saat ia menemani kunjungan kerja khusus Komisi VII ke PRSU ke-50, yang berlangsung dari 3 Juli hingga 2 Agustus 2026.

"Jika PRSU masuk agenda nasional, ia akan menjadi motor penggerak ekonomi daerah lewat budaya dan pariwisata," ujar Nasution di sela-sela acara. Ia menambahkan bahwa penyelenggaraan PRSU ke-50 merupakan first milestone kepemimpinannya dan menjadi simbol kebangkitan pasca pandemi COVID‑19.

Namun, di balik retorika yang mengangkat PRSU sebagai ekosistem budaya‑ekonomi, terdapat sejumlah pertanyaan kritis. Mengapa hingga kini masih ada kabupaten/kota yang memiliki paviliun di PRSU namun belum memanfaatkannya secara optimal? Mengapa pemerintah daerah masih terjebak dalam ego sektoral, padahal potensi ekonomi kreatif Sumut dapat berlipat ganda bila dikelola secara terintegrasi?

Nasution menegaskan, "Jangan ada ego daerah. Paviliunnya sudah ada, tetapi tidak dibuka atau tidak dimanfaatkan untuk mengenalkan daerah masing-masing kepada masyarakat," serunya. Pernyataan ini menyinggung realitas bahwa sebagian besar paviliun masih kosong atau hanya menjadi latar belakang dekoratif, padahal PRSU seharusnya menjadi showcase bagi 33 kabupaten/kota serta satu negara sahabat.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menambahkan bahwa PRSU kini berada di usia emas dan harus bertransformasi menjadi ajang profesional yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sumut. Ia menekankan, "PRSU harus menjadi etalase budaya, UMKM, ekonomi kreatif, sekaligus media promosi pariwisata serta potensi daerah."

Direktur Utama PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara, Ferry Indra, melaporkan bahwa PRSU ke-50 berjalan tanpa mengandalkan APBD, melainkan melalui skema kemitraan. Hingga hari keenam, tercatat 25.447 pengunjung dengan nilai transaksi ekonomi lebih dari Rp511 juta. "Capaian ini menunjukkan perputaran ekonomi yang positif, dan diyakini akan terus meningkat hingga penutupan PRSU," ujarnya.

Analisis Pakar

Sebagai seorang jurnalis investigasi, saya melihat dua lapisan dinamika di balik dukungan gubernur ini. Pertama, ada kepentingan politik: menempatkan PRSU dalam agenda nasional dapat memperkuat citra kepemimpinan Nasution menjelang pemilihan daerah berikutnya. Kedua, ada tantangan struktural: meski PRSU memiliki potensi untuk menggerakkan ekonomi kreatif, realitas di lapangan masih terhambat oleh kurangnya koordinasi antar‑pemda, minimnya pelatihan bagi pelaku UMKM, serta ketergantungan pada sponsor swasta yang belum terstruktur.

Jika PRSU memang dimasukkan ke dalam Karisma Event Nusantara, pemerintah pusat harus menyediakan mekanisme monitoring yang transparan, termasuk audit penggunaan dana kemitraan dan evaluasi dampak ekonomi jangka panjang. Tanpa itu, PRSU berisiko menjadi ajang pamer politik semata, bukan katalis pertumbuhan berkelanjutan.

Selanjutnya, perlu ada strategi pemasaran digital yang terintegrasi, mengingat generasi milenial dan Gen Z kini lebih mengonsumsi konten budaya melalui platform online. Penguatan jaringan e‑commerce untuk produk UMKM Sumut, serta kolaborasi dengan influencer pariwisata, dapat memperluas jangkauan pasar di luar wilayah Sumatera Utara.

Terakhir, saya menekankan pentingnya menurunkan ego sektoral. Paviliun yang ada seharusnya menjadi ruang interaktif, bukan sekadar stan statis. Pemerintah daerah harus menyiapkan program pelatihan bagi komunitas budaya lokal, sehingga mereka dapat menampilkan pertunjukan yang profesional dan menarik bagi wisatawan domestik maupun internasional. Hanya dengan pendekatan holistik—politik, ekonomi, dan sosial—PRSU dapat bertransformasi menjadi mesin pertumbuhan yang sesungguhnya, bukan sekadar agenda seremonial.