Perubahan Nama Jawa Barat: Antara Aspirasi Masyarakat dan Kepentingan Politik

Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda atau Tatar Sunda terus bergulir. Komisi I DPRD Jawa Barat telah menggelar rapat kerja dengan komunitas pengkaji pergantian nama dan menghasilkan beberapa rekomendasi.

Ketua Komisi I DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati, mengatakan bahwa rekomendasi tersebut akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) untuk dikaji lebih mendalam. Ia juga menyarankan agar Pemprov melalui Dinas Pendidikan segera mengembangkan kurikulum yang memuat nilai-nilai penguat budaya Sunda.

Namun, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, telah menyatakan bahwa pemerintah provinsi tidak akan melakukan perubahan nama. Ia menganggap wacana perubahan nama menjadi Tatar Sunda hanya sebagai karangan belaka.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, juga telah menyatakan bahwa belum ada usulan resmi pengubahan nama yang disampaikan DPRD Jabar maupun Gubernur Jabar. Ia menegaskan bahwa pembahasan perubahan nama harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk yuridis, historis, sosiologis, budaya, dan dampak ekonomi.

Sebagai seorang jurnalis senior investigasi, saya melihat bahwa wacana perubahan nama Jawa Barat ini memiliki nuansa politik yang kuat. Di satu sisi, ada aspirasi masyarakat yang ingin melestarikan budaya Sunda, namun di sisi lain, ada kepentingan politik yang ingin mempertahankan status quo. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus mengawal proses kajian dan tindak lanjut perubahan nama ini agar tidak terjebak dalam kepentingan politik semata.