Pengamat Desak Peningkatan Hak Keuangan Kepala Daerah Harus Diimbangi dengan Kinerja yang Terukur

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Andalas Padang, Aidinil Zetra, menyerukan agar peningkatan hak keuangan bagi kepala daerah di berbagai tingkatan hanya diberikan jika diikuti dengan evaluasi kinerja yang transparan dan terukur.

Menurutnya, hal ini penting untuk memastikan bahwa kenaikan gaji atau hak keuangan bagi pejabat publik tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara.

Pernyataan ini disampaikannya sebagai tanggapan atas wacana yang diusulkan oleh Ketua Komisi II DPR RI terkait peningkatan hak keuangan kepala daerah.

Sebagai jurnalis senior investigasi, saya melihat bahwa ini adalah langkah yang tepat untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, kenaikan gaji atau hak keuangan bagi pejabat publik dapat lebih rasional dan berdasar pada kinerja nyata mereka.