KPK Siap Jadi 'Pengawal' Proyek Hilirisasi, Danantara Siap Lawan Korupsi

Danantara, salah satu badan usaha milik negara (BUMN) di Indonesia, baru saja melakukan pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meminta bantuan dalam proyek-proyek hilirisasi.

Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskariam, menyatakan bahwa pihaknya membutuhkan pendampingan dari KPK dalam pelaksanaan proyek-proyek hilirisasi untuk mencegah terjadinya korupsi. "Kami memohon bantuan kepada Bapak Deputi untuk mendampingi kami di dalam berbagai macam proyek khususnya proyek hilirisasi yang sekarang sedang kita lakukan."

Selain pendampingan proyek hilirisasi, Danantara juga berharap agar whistleblower system seluruh BUMN diintegrasikan dengan sistem milik KPK. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, menyatakan bahwa KPK akan menghubungkan seluruh sistem whistleblower BUMN dengan sistem pelaporan milik KPK sehingga setiap laporan dapat diverifikasi langsung oleh lembaga antirasuah.

KPK juga mendorong setiap unit kerja di Danantara dan BUMN memiliki personel yang tersertifikasi Penyuluh Antikorupsi (PAKSI), Ahli Pembangun Integritas (API), serta Corruption Risk Assessment (CRA) untuk mencegah terjadinya korupsi. "Ini penting, jangan sampai kemudian nanti regulasi yang dibangun yang diterbitkan itu, yaitu regulasi yang berpotensi atau bahkan cenderung untuk melakukan tindak pidana korupsi."

Dengan kerja sama ini, diharapkan proyek-proyek hilirisasi yang dilakukan oleh Danantara dapat berjalan lancar dan bebas dari korupsi. KPK siap menjadi 'pengawal' proyek hilirisasi Danantara untuk mencegah terjadinya korupsi dan memastikan bahwa proyek-proyek tersebut dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.